BIMTEK IMPLEMENTASI SISKEUDES TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN CMSP BANK KALSEL
Jumat, 19 Juni 2026
Banjarmasin, 16â18 Juni 2026 Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa di bidang pengelolaan keuangan desa yang modern, transparan, dan akuntabel, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Siskeudes Transaksi Non Tunai dengan Cash Management System Pemerintah Daerah (CMSP) Bank Kalsel. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa, 16 Juni 2026 hingga Kamis, 18 Juni 2026, bertempat di Hotel Rodhita Banjarmasin, dengan waktu pelaksanaan dimulai pukul 08.00 WITA hingga selesai.
Kegiatan Bimbingan Teknis ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan Cash Management System Pemerintah Daerah (CMSP) Bank Kalsel. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi keuangan desa diharapkan dapat dilakukan secara non tunai, sehingga proses pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, aman, serta terdokumentasi dengan baik.
Penerapan transaksi non tunai merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pembayaran, pencairan dana, monitoring transaksi, hingga pelaporan keuangan secara elektronik. Dengan demikian, seluruh transaksi dapat ditelusuri secara jelas sehingga meningkatkan transparansi serta mempermudah proses pengawasan oleh pemerintah maupun aparat pengawas internal.
Selama pelaksanaan Bimtek, para peserta memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai kebijakan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desa, mekanisme penggunaan aplikasi Siskeudes yang terintegrasi dengan CMSP Bank Kalsel, tata cara pelaksanaan pembayaran secara elektronik, prosedur administrasi keuangan desa, hingga simulasi langsung penggunaan sistem dalam berbagai transaksi pemerintahan desa. Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi, tanya jawab, serta praktik yang bertujuan agar seluruh peserta mampu mengimplementasikan materi secara optimal di desa masing-masing.
Tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek ini adalah mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi. Selain itu, implementasi transaksi non tunai diharapkan mampu meminimalisir penggunaan dan peredaran uang tunai dalam jumlah besar sehingga dapat mengurangi berbagai risiko, seperti kesalahan pencatatan, kehilangan uang, maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Penerapan CMSP Bank Kalsel yang terintegrasi dengan aplikasi Siskeudes juga memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah desa. Di antaranya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi kapan saja sesuai ketentuan, percepatan proses pembayaran kepada pihak ketiga, peningkatan ketepatan administrasi keuangan, tersedianya riwayat transaksi secara digital, serta penyajian laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung digitalisasi pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan desa.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur desa memiliki kompetensi yang memadai dalam mengoperasikan Siskeudes dan CMSP Bank Kalsel sehingga mampu mengimplementasikan sistem transaksi non tunai secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan implementasi sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena setiap transaksi dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat diawasi secara berkelanjutan.
Bimbingan Teknis Implementasi Siskeudes Transaksi Non Tunai dengan CMSP Bank Kalsel ini menjadi momentum penting dalam mendukung percepatan digitalisasi pemerintahan desa di Kalimantan Selatan. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Kalsel, serta seluruh pemerintah desa, diharapkan pengelolaan keuangan desa ke depan semakin profesional, akuntabel, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan desa bukan hanya menjadi tuntutan perkembangan zaman, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, modern, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Akhmad Shopa) Selaku Pambakal Desa Tunggul Irang Ilir, menekan kan bahwa penting-nya kordinasi antar kepala desa untuk menjaga Pembinaan ketenteraman, menjaga kerukunan keharmonisan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, juga bertukar pikiran dalam menatap rancangan kemajuan desa yang ada di kec.Martapura khusus-nya dan umum-nya desa se kab.banjar yang manis.
