TAPIN, Kalimantan Selatan – Pemerintah Desa Keladan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin telah resmi mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) awal Tahun Anggaran (TA) 2026, sekaligus menyampaikan hasil evaluasi realisasi APBDes TA 2025 yang menunjukkan capaian positif pada sebagian besar program utama.
Realisasi APBDes TA 2025
Berdasarkan laporan yang dipublikasikan pada November 2025, APBDes TA 2025 Desa Keladan memiliki total anggaran pendapatan sebesar Rp2.209.282.228.53,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP RD), serta Dana Desa (DD). Realisasi pendapatan mencapai target yang signifikan, dengan terealisasi mencapai 100% sesuai dengan ketentuan.
Dalam pembelanjaan, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan realisasi yang tinggi, mendukung kelancaran layanan publik bagi sekitar 2.507 penduduk desa. Bidang pelaksanaan pembangunan desa juga terealisasi dengan baik, termasuk beberapa proyek infrastruktur yang direncanakan. Namun, beberapa sub-bidang seperti pemberdayaan masyarakat masih perlu dipercepat dalam pelaksanaannya. Tahun 2025 juga menjadi tonggak penting dengan pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Keladan sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi desa.
APBDes Awal TA 2026
APBDes awal TA 2026 telah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pencairan dana akan dilakukan secara bertahap, dengan 40% pagu dana diajukan pada tahap pertama dan sisanya 60% setelah laporan realisasi tahap pertama disampaikan.
Meskipun belum terdapat data rinci mengenai nilai anggaran dan program spesifik, Pj. Kepala Desa Keladan Muhammad Fajeri, S.Pd, M.A menyampaikan bahwa APBDes awal TA 2026 akan memprioritaskan peningkatan pendapatan asli desa, percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi lokal, serta peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah desa juga akan lebih memperketat pengawasan dan koordinasi untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan transparan, serta mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemantauan pelaksanaan program.
